Sabtu, 05 April 2014

KETIKA MPR DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA TIDAK MENGERTI TAFSIR NEGARA DIDALAM PREAMBUL UUD1945.
Oleh : Prihandoyo Kuswanto
Ketua Presidium Rumah Pancasila .
Sebagai rakyat mari kita mencoba merenung dan menanyakan apakah MPR , PRESIDEN , DPR , dan lembaga-lembaga yang dibentuk setelah Amandemen UUD 1945 sesuai dengan Preambul UUD 1945 yang masih berlaku sampai sekarang ? Bukan Nya Preambul UUD 1945 yang alenea ke IV nya berisi tentang Pancasila menjadi Sumber Hukum ? Kasus PILARISASI Pancasila adalah bukti ketidak pahaman MPR terhadap sejarah dan fungsi Pancasila .
Kalau begitu bagaimana dengan Preambul UUD 1945 ? UUD 1945 telah diamandemen dan Preambul UUD 1945 tidak dirubah , penjelasan tentang preambul UUD 1945 telah dihapuskan , sadarkah MPR walau penjelasan Preambul 1945 dihilangkan tetapi arti preambul itu tetap tidak berubah .
COBA RESAPI PENJELASAN PREAMBUL UUD 1945 .
Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar.
1. "Negara" begitu bunyinya-yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara Persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Coba resapi begitu mulia nya penjelasan Preambul yang berupa pokok-pokok pikiran tentang tafsir Negara yang akan dibangun , kalau MPR paham terhadap Pokok pikiran ke 3 maka MPR adalah lembaga tertinggi Negara dan bukan lembaga tinggi Negara sekelas BP7 yang tugas nya sosialisasi 4 pilar ,akibat tidak mengertianya itu maka Pancasila di Pilarkan .
Kalau MPR paham terhadap pokok pikiran ke 3 maka keanggotaan MPR itu bukan DPD , sebab DPD tidak mewakili Golongan ,tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika , yang selama ini disosialisasikan menjadi salah satu Pilar .
Mengapa bangsa ini terpuruk moral nya , korupsi meraja lelah , sebab pokok pikiran ke 4 dihapuskan padahal ini sebuah perintah dan kewajiban yang mulia coba resapi bagian pokok pikiran ke 4 .
“Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”
Jadi kalau moralitas bangsa ini dititik nadir ,korupsi menjadi budaya , sebab para penyelenggara Negara MPR , Lembaga Tinggi Negara tidak mengerti tafsir Negara yang ada di Preambul UUD 1945. akibat
dari amandemen UUD 1945 yang tidak mengacu pada Preambul UUD 1945 sebagai sumber hokum tertinggi .

Minggu, 30 Maret 2014

Pengkhianatan terhadap Preambul UUD 1945.

Pengkhianatan terhadap Preambul UUD 1945.

Pokok pikiran Ketiga Preambule UUD 1945 adalah : “Negara yang berkedaulatan rajyat berdasar atas kerakyatan dan permisyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat “masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pokok Pikiran ketiga Preambul UUD 1945 ini telah dikhianati dan MPR d gradasi , sebagai lembaga yang ompong, Musyawarah Mufakat telah diganti menjadi pemilihan langsung , pengkhianatan pada Pancasila telah terjadi .

NEGARA PANCASILA TELAH DIRUBAH DIDALAM AMANDEMEN.

Didalam Preambule dari Konstitusi UUD’45 telah menjadi kesepakatan bangsa ini untuk menbentuk Negara Bangsa adalah sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada : Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia."

Preambule sendiri adalah dasar dari Konsitusi. Konstitusi bisa dirubah (diamandemen) tanpa harus ‘membubarkan’ negara itu terlebih dahulu.
Tapi bila Preambule dirubah, maka negara itu pasti ‘bubar.’
Kemudian kenapa menempatkan Pancasila, GBHN, UUD’45 dan Tap MPR dalam satu tataran? Padahal kalau dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila jelas teratas kemudian disusul UUD’45, …., GBHN, Tap MPR, ……dstnya .
Jadi logikanya, kalau bernegara perlu suatu platform bersama, yaitu Pancasila.
Karena Platform ini adalah Landasan filosofis maka perlu penjabarannya secara garis besar, yaitu Konstitusi UUD’45. Berdasarkan (berpedoman) Pancasila dan UUD’45, maka dibentuk GBHN sebagai guidance. Realisasi dari GBHN adalah Tap MPR dan policy-nya dalam bentuk UU … dstnya PP, Keppres, Kepmen, Perda…dstnya. Ini ‘kan urutan ketatanegaraan dan di tiap negara pun pasti birokrasinya seperti itu.

Amandemen yang telah dilakukan terjadi ketidak singkronan dengan preambul UUD 45 ,dan ini berlanjut pada UU, PP, dan aturan dibawah nya .Pancasila tidak dijadikan Landasan Filosofi Pancasila atau UUD’45.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak mengertinya (atau ada pihak lain yang berkepentingan menghancurkan negara) ,para pembuat policy tidak menjadikan Preambul UUD 1945 yang didalam nya memuat Pancasila sebagai pedoman untuk amandemen .
Inilah kenapa pengertian Pancasila itu sangat penting untuk kelangsungan hidup NKRI, disebutkan bahwa negara ini didirikan berdasarkan , Ke Tuhanan Yang Maha Esa , Kemanusiaan yang adil dan beradab ,Persatuan Indonesia , Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan ,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Maka negara berdasarkan Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan.. Dengan dasar tersebut maka Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dengan sistem perwakilan yang diejahwantahkan kedalam Majelis Permusyawaratan Rakyat , Di dalam MPR ini lah seuruh kepentingan rakyat bisa terwakili , baik Golongan Agama, Golongan Budaya , Golongan suku-suku , Golongan profesi dan cerdik pandai ,utusan Daerah , dan anggota DPR .
Disain ini dibuat sebab negara ini memang negara yang berbheneka tunggal eka , jadi sangat jelas bahwa Kedaulatan rakyat tertinggi ada ditangan MPR berdasarkan pada Preambul UUD 1945.
Didalam amandemen UUD 1945 para pengambil kebijakan tidak jeli melihat preambul UUD 45 sebagai sumber hukum tertinggi dinegara ini maka amandemen yang menggradasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejajar dengan lembaga tinggi negara sangat jelas bertentangan dengan dasar yang tertuang didalam preambul UUD 1945 , proses perubahan yang sangat mendasar ini disamping bertentangan dengan preambul UUD 1945 juga tidak meminta persetujuan dari yang mempunyai kedautan rakyat , tidak meminta persetujuan rakyat melalui referendum , sebab ini tidak sekedar perubahan pasal –pasal dalam UUD 1945 tetapi sudah merubah sistem bernegara dan sistem kedaulatan rakyat .

Senin, 22 Juli 2013



KASTA UNTUK SI MISKIN PENGHANCURAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA MELANGGAR PANCASILA DAN TUJUAN BERNEGARA
KASTA UNTUK SI MISKIN PENGHANCURAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA MELANGGAR PANCASILA DAN TUJUAN BERNEGARA

Prihandoyo Kuswanto Ketua Presedium Rumah Pancasila .

Surat terbuka untuk mereka yang merasa menjadi pemimpin .

Bung Karno mengatakan
Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, d i d a l a m Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan “jembatan”. Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.

Apa yang terjadi sekarang ? sejak Reformasi , Kita miskinkan rakyat kita , kita kastakan rakyat kita dengan predikat GAKIN , kita Kastakan makan nya kita beri predikat RASKIN , dan sekarang kita hancurkan harkat martabat kemanusiaan nya , kita beri surat Miskin dari RT ,RW , Kelurahan , hingga Kecamatan , kita hancurkan etos kerja nya dengan BLSM .

Wahai Pemimpin yang bergelimangan harta sadarkah anda telah melanggar harkat dan martabat Kemanusiaan ? anda telah melanggar Pancasila , dan anda telah melanggar cita-cita Negara bangsa yang dicita-citakan Founding Fathers bangsa ini .
Bung Karno mengatakan dalam pidato lahir nya Pancasila :
Pertama-tama, saudara-saudara saya bertanya:

" Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indo¬nesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?
Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-¬saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semua-nya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indo¬nesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia."

Pada jaman orde baru yang kata nya KKN, yang kata nya otoriter , yang katanya dictator ,saudara kita yang belum beruntung ini kemanusiaan nya masih dihargai masih menjadi bagian tubuh bangsa maka jaman orde baru itu saudara kita yang belum beruntung disebut PRASEJAHTERA , maka ditolong diberi berbagai program agar meningkat menjadi SEJAHTERA ada padat karya perbaikan saluran irigasi , perbaikan jalan desa , ada banpres sapi bergulir , ada pemberian bibit unggul , and banyak kontak tani , ada dana bergulir yang disebut Candak Kulak ,dan banyak lagi program-program pembangkitan etos kerja .

Jaman Reformasi ini kita dihadapkan pada pikiran instan para pemimpin yang tidak membumi , 4 juta ton cabe harus diimport ini baru urusan yang kecil cabe SBY yang DR Pertanian tidak mampu mengatasi dan harus import , mungkin kita masih Ingat Pak Harto yang memberi semangat rakyat nya dengan menanam cabe dalam pot ,Pak Harto yang kata nya ditaktor itu masih member semangat untuk berdikari, bukan dengan instan import dan menghancurkan petani. Berapa banyak import untuk pangan yang begitu mudah untuk ditanam dinegeri ini , tetapi penguasa senang mensejahterahkan petani bangsa lain dari pada mensejahterakan bangsa sendiri ,berapa triliun untuk membeli hasil pertanian bangsa asing ? sementara petani sendiri dimiskinkan dibunuh etos kerja nya dengan BLSM . atas nama demokrasi pasar maka kehidupan bangsa ini diserahkan pada pasar , sungguh ini perbuatan yang tidak bertangungjawab ,kalau seorang menteri hanya bisa nya import …..import , semua diimport maka kita telah menghancurkan kemandirian kita .

Bung Karno mengatakan dalam pidato lahir nya Pancasila :
“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demo¬krasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusya-waratan yang memberi hidup, yakni politieke economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya a d a keadil¬an, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan p o 1 i t i k, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan e k o n o m i kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”
Sejak Reformasi digulirkan sejak demokrasi pasar dijalankan kita semakin jauh dari tujuan berbangsa dan bernegara , politik yang dijalan kan hanya menghasilan para koruptor dari Import daging sapi , olah raga, pendidikan , dan bahkan untuk mencetak Al Quran saja di KORUPSI .

Prihandoyo Kuswanto
Kesatrian Baru 179
SURABAYA







Minggu, 16 September 2012

PANCASILA SEBUAH KONSEPSI NEGARA GOTONG ROYONG

PANCASILA SEBUAH KONSEPSI NEGARA GOTONG ROYONG .

Bung Karno dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa dia tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila. Namun dikatakan bahwa bahwa dirinya adalah penggali Pancasila. Karena Pancasila adalah sesuatu yang ada dan telah hidup dalam diri bangsa Indonesia.

Nilai nilai Pancasila telah ada dan hidup ratusan tahun dalam jiwa rakyat Indonesia. Pancasila telah digunakan secara terus menerus dalam pergaluan sehari-hari masyarakat di senatero Nusantara, tidak lekang ditelan jaman, bahkan tidak hancur dihantam gelombang imperialisme dan kolonialisme yang berlangsung di negeri ini selama lebih dari 350 tahun.

Apa nilai-nilai itu? Pancasila diperas maka akan menghasilkan tiga hal yaitu ; (1) Kekeluargaan dalam hubungan sosial, (2) Kerjasama dalam hubungan ekonomi dan (3) Musyawarah mufakat dalam hubungan politik. Jika ketiga nilai tersebut digabungkan menjadi satu maka kita akan mendapatkan gotong royong. Itulah mengapa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila disebut sebagai negara gotong royong.

Dengan demikian Pancasila bukanlah sekedar suatu pilar, Pancasila juga bukan semata suatu fondasi, Pancasila juga bukan sekedar atap dari sebuah bangunan negara. Namun pancasila adalah keseluruhan dari bangunan masyarakat dan negara Indonesia. Pancasila mengisi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara Pancasila atau negara gotong royong.

Bagaimana kedudukan dari sendi-sendi berbangsa dan bernegara tersebut? sendi paling dasar adalah kekeluargaan, yang merupakan suatu cara yang hidup dalam hubungan sosial masyarakat Indonesia. Kekeluargaan adalah suatu jiwa yang membetuk sikap hidup masyarakat Indonesia. Kekeluargaan adalah suatu sifat yang berbeda dengan individulalisme. Didalam hubungan kekeluargaan tersebut individualisme lenyap dan dilenyapkan. Kepentingan bersama lebih diutamakan dan berada diatas kepentingan individu-individu. Diatas azas kekeluargaan inilah masyarakat membangun hubungan ekonomi.

Itulah mengapa hubungan ekonomi masyarakat Indonesia adalah hubungan yang didasarkan pada kerjasma. Hubungan semacam ini membedakan dirinya dari hubungan ekonomi kapitalisme barat yang didasarkan pada kompetisi atau persaingan. Masyarakat Indonesia telah menjalalakan kerjasama sebagai cara dalam memenuhi keperluan sehari hari seperti cara memenuhi kebutuhan makan, sandang dan perumahan. Nilai-nilai kerjasama masih hidup dan kokoh hingga saat ini. Bahkan dalam banyak hal kerjasama masih dilalankan dalam konsepsi berpikir, dalam cara bekerja istrumen ekonomi masyarakat pedesaan dan keluarga-keluarga di perkotaan.

Kerjasama itu adalah kehendak untuk saling menolong, bahu membahu untuk meraih kemajuan bersama. Asas ini membedakan dirinya dengan ideologi persaingan yang dianut kapitalisme barat sebagai cara untuk meraih kemajuan. Dalam kerjasama setiap orang berjuang untuk suatu kepentingan umum. Pencapaian kepentingan umum secara otomatis akan mengakomodasi kepentingan pribadi atau individu. Kekeluargaan dan kerjasama inilah yang menjadi dasar dari hubungan politik masyarakat indonesia. Hubungan politik tersebut kita kenal dengan nama musyawarah mufakat.

Nilai musyawarah mufakat ini membedakan dirinya dengan demokrasi 50 persen plus satu yang dibangun diatas prinsip liberalisme. Dalam demokrasi liberal yang kuat akan menjadi pemenang dan yang lemah akan menjadi taklukan. Demokrasi ini disebut juga demokrasi one man one vote atau satu orang satu suara. Demokrasi liberal memang sangat relevan dan sistem masyarakat yang individualistik. Di dalam sistem ini setiap individu menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung. Dengan demikian setiap orang berjuang untuk kepentingan dirinya masing-masing.

Di dalam sistem musyawarah mufakat semua kepentingan diakomodir, semua golongan mendapatkan tempat dalam politik. Dengan demikian dalam sistem ini semua golongan, kelompok monoritas, kelompok profesional, yang tidak dapat membentuk partai, tidak dapat mengikuti pemilu dapat memiliki perwakilan dalam politik.

Demokrasi musyawarah mufakat tidak mengenal mayoritas versus minoritas. Tidak mengenal voting dalam memutuskan suatu kebijakan. Dalam musyawarah mufakat tidak ada suatu golongan yang dikalahkan. Semua golongan dimenangkan kepentingannya dalam nama kepentingan umum.

Dalam prakteknya, demokrasi musyawarah mufakat dijalankan melalui suatu perwakilan yang dipilih langsung melalui pemilihan umum, pemilihan langsung oleh masing-masing golongan atau kelompok masyarakat. Perwakilan rakyat merupakan pelaksana mandat rakyat, lembaga tertinggi negara yang memilih presinden dan wakil presiden, menetapkan garis besar haluan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) inilah pemegang kekuasaan tertinggi dari rakyat yang melaksanakan amanat penderitaan rakyat.

Kesatuan dari lima sila adalah gotong royong, suatu konsepsi bagunan negara, suatu cara bekerja dan bertindaknya negara, suatu tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Melalui gotong royong inilah bangsa Indonesia dapat mewujudkan keleluargaan, kerjasama, solidaritas bangsa-bangsa sebagaimana yang dimaksud Bung Karno sebagai cita-cita kemanusiaan yang universal dan diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Salamuddin Daeng

Peneliti Institute for Global Justice (IGJ)

Minggu, 29 Juli 2012

KETIKA DUNIA MELIRIK PANCASILA ,KITA MEMELUK NEO LIBERALISME




oleh Prihandoyo Kuswanto


 Bangsa dan rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar baik yang sesuai maupun tidak sesuai terserap bulat-bulat. Nilai-nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dalam hati sanubari rakyat dinilai usang. Lihat saja sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di Tanah Air yang mengarah kepada faham liberalisme. Padahal, negara Indonesia—seperti ditegaskan dalam pidato Bung Karno di depan Sidang Umum PBB—menganut faham demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat.

 Sistem politik yang berkembang saat ini sangat gandrung dengan faham liberalisme dan semakin menjauh dari sistem politik berdasarkan Pancasila yang seharusnya dibangun dan diwujudkan rakyat dan bangsa Indonesia. Terlihat jelas betapa demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hak asasi manusia (HAM) dengan keliru diterjemahkan dengan boleh berbuat semaunya dan tak peduli apakah merugikan atau mengganggu hak orang lain. Budaya dari luar, khususnya faham liberalisme, telah merubah sudut pandang dan jati diri bangsa dan rakyat Indonesia. Pergeseran nilai dan tata hidup yang serba liberal memaksa bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam ketidakpastian.
 Akibatnya, seperti terlihat saat ini, konstelasi politik nasional serba tidak jelas. Para elite politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata. Dalam kondisi seperti itu sekali lagi peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri.

 Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Dalam pandangan hidup terkandung konsep mengenai dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa. Juga terkandung pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Pada akhirnya pandangan hidup bisa diterjemahkan sebagai sebuah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad bagi bangsa yang bersangkutan untuk mewujudkannya. Karena itu, dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia tidak bisa begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan bangsa lain, tanpa menyesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa dan rakyat Indonesia sangat patut bersyukur bahwa founding fathers telah merumuskan dengan jelas pandangan hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Pancasila. Bahwa Pancasila telah dirumuskan sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Juga sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia.

 Karena itu, Pancasila tak bisa terlepas dari tata kehidupan rakyat sehari-hari mengingat Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi seluruh jiwa dan watak yang telah berurat-berakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah menegaskan bahwa hidup dan kehidupan manusia bisa mencapai kebahagiaan jika dikembangkan secara selaras dan seimbang baik dalam pergaulan antar anggota masyarakat selaku pribadi, hubungan manusia dengan komunitas, hubungan dengan alam, maupun hubungan dengan Sang Khalik. Negara Republik Indonesia memang tergolong masih muda dalam pergaulan dunia sebagai bangsa yang merdeka.

Tetapi, perlu diingat, sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kebesaran dan kegemilangan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, atau Mataram, menjadi bukti nyata. Kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara bahkan sampai negeri seberang. Sayangnya, masa emas kerajaan-kerajaan tersebut hilang dan berganti dengan kehidupan masa kolonialisme dan imperialisme. Selama tiga setengah abad bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Baru pada 17 Agustus 1945, bangsa dan rakyat Indonesia dapat kembali menegakan kepala melalui proklamasi kemerdekaan. Jadi, Pancasila bukan mendadak terlahir pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi melalui proses panjang sejalan dengan panjangnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia sendiri.

Oleh sebab itu, Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sejarah telah mencatat, kendati bangsa Indonesia pernah memiliki tiga kali pergantian UUD, tetapi rumusan Pancasila tetap berlaku di dalamnya. Kini, yang terpenting adalah bagaimana rakyat, terutama kalangan elite nasional, melaksanakan Pancasila dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi menjadikan Pancasila sekadar rangkaian kata-kata indah tanpa makna. Jika begitu, maka Pancasila tak lebih dari rumusan beku yang tercantum dalam Pembukaan UUD ’45. Pancasila akan kehilangan makna bila para elite tidak mau bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bila Pancasila tidak tersentuh dengan kehidupan nyata, Pancasila tidak akan bergema. Maka, lambat-laun pengertian dan kesetiaan rakyat terhadap Pancasila akan kabur dan secara perlahan-lahan menghilang. Maka, guna meredam pengaruh dari luar perlu dilakukan akulturasi kebudayaan. Artinya, budaya dari luar disaring oleh budaya nasional sehingga output yang dikeluarkan seusai dengan nilai dan norma bangsa dan rakyat Indonesia. Memang masuknya pengaruh negatif budaya asing tidak dapat lagi dihindari, karena dalam era globalisasi tidak ada negara yang bisa menutup diri dari dunia luar. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mempunyai akar-budaya dan mengikat diri dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta tradisi yang tumbuh dalam masyarakat.

Di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960, Presiden Soekarno menegaskan bahwa ideologi Pancasila tidak berdasarkan faham liberalisme ala dunia Barat dan faham sosialis ala dunia Timur. Juga bukan merupakan hasil kawinan keduanya. Tetapi, ideologi Pancasila lahir dan digali dari dalam bumi Indonesia sendiri. Secara singkat Pancasila berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), nasionalisme (sila kedua), internasionalisme (sila ketiga), demokrasi (sila keempat), dan keadilan sosial (sila kelima). Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan, pertama, pemantapan jatidiri bangsa.

Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain: Perdamaian—bukan perang.  Demokrasi—bukan penindasan.  Dialog—bukan konfrontasi.  Kerjasama—bukan eksploitasi.  Keadilan—bukan standar ganda. Tata nilai universal yang dibawa arus globalisasi saat ini sebenarnya tak lebih nilai-nilai Pancasila dalam artian yang luas. Cakupan dan muatan globalisasi telah ada dalam Pancasila. Karena itu, mempertentangkan ideologi Pancasila dengan ideologi atau faham lain tak lebih dari sekadar kesia-siaan belaka. Selain itu, selama masih terjadi pergulatan pada faham dan pandangan hidup, bangsa dan rakyat Indonesia akan terus berada dalam kekacauan berpikir dan sikap hidup.
Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara tidak mungkin karena faham lain tidak akan mendapat dukungan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila dapat ditetapkan sebagai dasar negara karena sistem nilainya mengakomodasi semua pandangan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian Indonesia. Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Mengapa? Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Bukankah kondisi dunia yang serba carut-marut seperti sekarang ini diakibatkan oleh faham-faham di luar Pancasila? Bukankah secara de facto faham komunisme telah gagal dalam memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Uni Soviet? Bukankah faham liberalisme banyak mendapat tentangan dari negara-negara berkembang? Era globalisasi kiranya menjadi momentum yang sangat baik guna membangun tatanan dunia baru yang terlepas dari hingar-bingar perang dan kekerasan. Saat ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi semua warga dunia untuk menghilangkan chauvinisme dan mengarahkan pandangan kepada Pancasila. Bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang taken for granted dapat menciptakan kondisi dunia menuju suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Dunia menjadi aman, sesuai nilai Pancasila, karena setiap negara di dunia menghargai dan menghormati kedaulatan setiap negara lain. Kedamaian dunia tercipta, karena Pancasila sangat menentang keras peperangan dan setiap tindak kekerasan dari satu negara kepada negara lain. Dan, kesejahteraan dunia bisa tercapai, sesuai nilai-nilai Pancasila, karena kesetaraan setiap negara di dunia sangat membuka peluang kerja sama antar negara dalam suasana yang tulus, tidak dalam sikap saling curiga, serta tidak saling memusuhi.

KETIKA DUNIA MELIRIK PANCASILA ,KITA MEMELUK NEO LIBERALISME




oleh Prihandoyo Kuswanto


 Bangsa dan rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar baik yang sesuai maupun tidak sesuai terserap bulat-bulat. Nilai-nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dalam hati sanubari rakyat dinilai usang. Lihat saja sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di Tanah Air yang mengarah kepada faham liberalisme. Padahal, negara Indonesia—seperti ditegaskan dalam pidato Bung Karno di depan Sidang Umum PBB—menganut faham demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat.

 Sistem politik yang berkembang saat ini sangat gandrung dengan faham liberalisme dan semakin menjauh dari sistem politik berdasarkan Pancasila yang seharusnya dibangun dan diwujudkan rakyat dan bangsa Indonesia. Terlihat jelas betapa demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hak asasi manusia (HAM) dengan keliru diterjemahkan dengan boleh berbuat semaunya dan tak peduli apakah merugikan atau mengganggu hak orang lain. Budaya dari luar, khususnya faham liberalisme, telah merubah sudut pandang dan jati diri bangsa dan rakyat Indonesia. Pergeseran nilai dan tata hidup yang serba liberal memaksa bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam ketidakpastian.
 Akibatnya, seperti terlihat saat ini, konstelasi politik nasional serba tidak jelas. Para elite politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata. Dalam kondisi seperti itu sekali lagi peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri.

 Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Dalam pandangan hidup terkandung konsep mengenai dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa. Juga terkandung pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Pada akhirnya pandangan hidup bisa diterjemahkan sebagai sebuah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang diyakini kebenarannya serta menimbulkan tekad bagi bangsa yang bersangkutan untuk mewujudkannya. Karena itu, dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia tidak bisa begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan bangsa lain, tanpa menyesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa dan rakyat Indonesia sangat patut bersyukur bahwa founding fathers telah merumuskan dengan jelas pandangan hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang dikenal dengan nama Pancasila. Bahwa Pancasila telah dirumuskan sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Juga sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia.

 Karena itu, Pancasila tak bisa terlepas dari tata kehidupan rakyat sehari-hari mengingat Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi seluruh jiwa dan watak yang telah berurat-berakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah menegaskan bahwa hidup dan kehidupan manusia bisa mencapai kebahagiaan jika dikembangkan secara selaras dan seimbang baik dalam pergaulan antar anggota masyarakat selaku pribadi, hubungan manusia dengan komunitas, hubungan dengan alam, maupun hubungan dengan Sang Khalik. Negara Republik Indonesia memang tergolong masih muda dalam pergaulan dunia sebagai bangsa yang merdeka.

Tetapi, perlu diingat, sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kebesaran dan kegemilangan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, atau Mataram, menjadi bukti nyata. Kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara bahkan sampai negeri seberang. Sayangnya, masa emas kerajaan-kerajaan tersebut hilang dan berganti dengan kehidupan masa kolonialisme dan imperialisme. Selama tiga setengah abad bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Baru pada 17 Agustus 1945, bangsa dan rakyat Indonesia dapat kembali menegakan kepala melalui proklamasi kemerdekaan. Jadi, Pancasila bukan mendadak terlahir pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi melalui proses panjang sejalan dengan panjangnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia sendiri.

Oleh sebab itu, Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sejarah telah mencatat, kendati bangsa Indonesia pernah memiliki tiga kali pergantian UUD, tetapi rumusan Pancasila tetap berlaku di dalamnya. Kini, yang terpenting adalah bagaimana rakyat, terutama kalangan elite nasional, melaksanakan Pancasila dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi menjadikan Pancasila sekadar rangkaian kata-kata indah tanpa makna. Jika begitu, maka Pancasila tak lebih dari rumusan beku yang tercantum dalam Pembukaan UUD ’45. Pancasila akan kehilangan makna bila para elite tidak mau bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bila Pancasila tidak tersentuh dengan kehidupan nyata, Pancasila tidak akan bergema. Maka, lambat-laun pengertian dan kesetiaan rakyat terhadap Pancasila akan kabur dan secara perlahan-lahan menghilang. Maka, guna meredam pengaruh dari luar perlu dilakukan akulturasi kebudayaan. Artinya, budaya dari luar disaring oleh budaya nasional sehingga output yang dikeluarkan seusai dengan nilai dan norma bangsa dan rakyat Indonesia. Memang masuknya pengaruh negatif budaya asing tidak dapat lagi dihindari, karena dalam era globalisasi tidak ada negara yang bisa menutup diri dari dunia luar. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mempunyai akar-budaya dan mengikat diri dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta tradisi yang tumbuh dalam masyarakat.

Di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960, Presiden Soekarno menegaskan bahwa ideologi Pancasila tidak berdasarkan faham liberalisme ala dunia Barat dan faham sosialis ala dunia Timur. Juga bukan merupakan hasil kawinan keduanya. Tetapi, ideologi Pancasila lahir dan digali dari dalam bumi Indonesia sendiri. Secara singkat Pancasila berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), nasionalisme (sila kedua), internasionalisme (sila ketiga), demokrasi (sila keempat), dan keadilan sosial (sila kelima). Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan, pertama, pemantapan jatidiri bangsa.

Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain: Perdamaian—bukan perang.  Demokrasi—bukan penindasan.  Dialog—bukan konfrontasi.  Kerjasama—bukan eksploitasi.  Keadilan—bukan standar ganda. Tata nilai universal yang dibawa arus globalisasi saat ini sebenarnya tak lebih nilai-nilai Pancasila dalam artian yang luas. Cakupan dan muatan globalisasi telah ada dalam Pancasila. Karena itu, mempertentangkan ideologi Pancasila dengan ideologi atau faham lain tak lebih dari sekadar kesia-siaan belaka. Selain itu, selama masih terjadi pergulatan pada faham dan pandangan hidup, bangsa dan rakyat Indonesia akan terus berada dalam kekacauan berpikir dan sikap hidup.
Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara tidak mungkin karena faham lain tidak akan mendapat dukungan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila dapat ditetapkan sebagai dasar negara karena sistem nilainya mengakomodasi semua pandangan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian Indonesia. Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Mengapa? Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Bukankah kondisi dunia yang serba carut-marut seperti sekarang ini diakibatkan oleh faham-faham di luar Pancasila? Bukankah secara de facto faham komunisme telah gagal dalam memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Uni Soviet? Bukankah faham liberalisme banyak mendapat tentangan dari negara-negara berkembang? Era globalisasi kiranya menjadi momentum yang sangat baik guna membangun tatanan dunia baru yang terlepas dari hingar-bingar perang dan kekerasan. Saat ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi semua warga dunia untuk menghilangkan chauvinisme dan mengarahkan pandangan kepada Pancasila. Bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang taken for granted dapat menciptakan kondisi dunia menuju suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Dunia menjadi aman, sesuai nilai Pancasila, karena setiap negara di dunia menghargai dan menghormati kedaulatan setiap negara lain. Kedamaian dunia tercipta, karena Pancasila sangat menentang keras peperangan dan setiap tindak kekerasan dari satu negara kepada negara lain. Dan, kesejahteraan dunia bisa tercapai, sesuai nilai-nilai Pancasila, karena kesetaraan setiap negara di dunia sangat membuka peluang kerja sama antar negara dalam suasana yang tulus, tidak dalam sikap saling curiga, serta tidak saling memusuhi.